MEDIAPAGI.CO.ID, PALI-Polemik terkait pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dikeluhkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) akhirnya mendapat penjelasan dari pihak pemerintah daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten PALI, Anita Mariani, SE., MM., Ak., CA, angkat bicara terkait kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa keputusan pemangkasan TPP diambil dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan pemerataan bagi seluruh pegawai. (Kamis 12 Maret 2026)
Menurut Anita, Bupati PALI menginginkan agar pemberian tunjangan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab PALI dapat disesuaikan secara merata berdasarkan golongan dan eselon jabatan masing-masing.
“Keputusan ini diambil atas dasar rasa keadilan dan pemerataan. Bapak Bupati ingin setiap jajaran pegawai di lingkungan Pemkab PALI mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan tingkatan golongan dan eselonnya,” ujar Anita.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga bertujuan menghindari adanya perbedaan besaran TPP antar dinas yang selama ini kerap menjadi sorotan.
“Jangan sampai ada perbedaan yang mencolok antara satu dinas dengan dinas lainnya. Pada prinsipnya, beban kerja setiap ASN itu relatif sama sesuai dengan golongan yang dimilikinya,” jelasnya.
Anita juga menegaskan pemberian TPP saat ini sudah melalui kajian tim akademisi, dan sudah dikonsultasikan
ke dirjen bina keuangan daerah kemendagri
“TPP yang diberikan sekarang diberikan juga berdasarkan hasil kajian dari tim akademisi, setiap pegawai diminta untuk mengisi kuisioner dan wawancara, Dan juga hasil dari konsultasi di dirjen bina keuangan daerah kemendagri, Intinya TPP diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah masing – masing Pemda berdasarkan perundang Undangan yang berlaku dan merupakan kebijakan yang diambil kepala daerah”ungkapnya
Anita juga berharap kebijakan ını dapat dipahami dan didukung oleh seluruh ASN di Kabupaten PALI. Ia menyebutkan bahwa saat ini pemerintah daerah tengah menghadapi kondisi efisiensi anggaran, termasuk adanya pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat.
“Bapak Bupati saat ini sedang berjuang di tengah kondisi efisiensi dan berkurangnya transfer keuangan daerah. Kita berharap kondisi keuangan daerah segera membaik sehingga ke depan tunjangan bagi ASN bisa kembali ditingkatkan,” tegas Anita.
Di tengah adanya pengurangan TPP tersebut, tanggapan dari kalangan ASN pun beragam. Selain adanya keluhan, tidak sedikit pula pegawai yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut.
Salah satunya disampaikan oleh seorang ASN yang menjabat sebagai Kepala Bidang (Kabid) di salah satu dinas di lingkungan Pemkab PALI. Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang adil karena tidak lagi menimbulkan perbedaan TPP antar dinas.(Hera)
“Menurut saya ini keputusan yang sangat adil. Artinya tidak ada lagi perbedaan TPP antara dinas yang satu dengan yang lain. Good job Pak Bupati, saya 1000 persen mendukung,” ujarnya
Komentar