Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) OKI, Nova Triyussanto, mengatakan bahwa meskipun anggaran yang tersedia untuk penanganan karhutla sangat minim, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan langkah-langkah pencegahan dan pengamanan secara maksimal.
“Kondisi keuangan daerah memang sedang defisit dan ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Namun kita tidak patah semangat. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin,” kata Nova, Selasa (17/6/2025).
Salah satu strategi yang dilakukan Pemkab OKI adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Karhutla berbasis desa dan kecamatan. Dalam skema ini, setiap kepala desa dan camat akan menjadi komandan satgas di wilayahnya masing-masing.
“Dengan memberdayakan pemerintahan di tingkat bawah, kami harap pencegahan karhutla bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujar Nova.
Ia menjelaskan, saat ini Pemkab OKI juga tengah mempersiapkan apel siaga pencegahan dan pengamanan karhutla, serta melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, perusahaan, dan instansi vertikal lainnya.
Selain koordinasi, patroli dan pemantauan rutin juga terus dilaksanakan oleh tim BPBD untuk mendeteksi potensi titik api dan mencegah kebakaran sejak dini.
Nova turut mengingatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah OKI untuk terlibat aktif dalam pencegahan karhutla. Setiap perusahaan wajib menyiapkan personel, peralatan pemadaman, dan strategi penanganan karhutla di lahan konsesinya.
“Perusahaan tidak bisa lepas tangan. Mereka harus jadi bagian dari solusi, bukan justru jadi sumber masalah,” tegasnya.
Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi cuaca dan pola musim. Berdasarkan informasi sementara, musim kemarau tahun ini diprediksi lebih kering, meski hujan diperkirakan akan datang lebih cepat.
Namun demikian, Nova menilai potensi karhutla tetap tinggi mengingat sebagian besar wilayah OKI merupakan lahan gambut yang rawan terbakar dan sulit dipadamkan jika api sudah menjalar.
Terkait pendanaan, BPBD OKI saat ini belum menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBD. Meski diperbolehkan, penggunaan BTT akan dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.
“Insya Allah kami akan menjalankan tugas semaksimal mungkin dengan daya dan kemampuan yang ada. Semoga sinergi dan kolaborasi dengan semua stakeholder bisa meringankan tugas ini,” tutup Nova.( Indra S )
Komentar