MEDIAPAGI.CO.ID, JAKARTA – Sebanyak 1.000 usaha mikro dan kecil (UMK) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, ditargetkan memperoleh fasilitasi sertifikasi halal. Upaya ini dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Kabupaten OKI dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan membuka peluang pasar yang lebih luas.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab OKI dan BPJPH RI di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Bupati OKI H. Muchendi Mahzareki mengatakan, fasilitasi sertifikasi halal menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendorong pelaku UMK naik kelas. Menurutnya, pelaku usaha kecil perlu mendapatkan dukungan agar mampu memenuhi standar produk dan memiliki daya saing di tengah persaingan pasar.
Pemkab OKI menargetkan 1.000 UMK memperoleh fasilitasi sertifikasi halal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 500 UMK diharapkan dapat difasilitasi pada tahap awal, bahkan ditargetkan terealisasi pada tahun ini.
“Kami ingin mempercepat program halal dari tingkat bawah, terutama segmen usaha mikro dan kecil. Masyarakat perlu kita fasilitasi agar mendapatkan sertifikat halal sehingga menjadi daya ungkit bagi usaha mereka untuk naik kelas,” ujar Muchendi.
Ia menjelaskan, pembiayaan sertifikasi halal bagi 1.000 UMK tersebut tidak bersumber dari APBD, melainkan akan difasilitasi melalui sejumlah lembaga KUD di Kabupaten OKI. Pemkab OKI juga mendorong perusahaan untuk turut berpartisipasi melalui dukungan pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Menurut Muchendi, keterlibatan berbagai stakeholder tersebut merupakan bentuk solidaritas, kepedulian, dan partisipasi berbagai pihak dalam membangun perekonomian daerah.
“Kami telah menugaskan Dinas UMKM dan perangkat daerah terkait untuk mempercepat proses ini. Kami berharap BPJPH dapat bersama-sama membantu mewujudkan target awal 500 UMK pada tahun ini,” katanya.
Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang memberikan perhatian terhadap pelaku UMK melalui fasilitasi sertifikasi halal. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem halal sekaligus membantu usaha kecil meningkatkan daya saing.
Ia menegaskan, halal saat ini tidak hanya berkaitan dengan identitas keagamaan, tetapi telah menjadi kebutuhan pasar dunia. Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap produk, baik di pasar nasional maupun internasional.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah memiliki kepedulian dan kesadaran terhadap pentingnya produk halal. Halal bukan hanya identitas keagamaan, tetapi sudah menjadi kebutuhan pasar dunia. Apa yang dilakukan Pemkab OKI ini patut menjadi contoh dan diikuti pemerintah daerah lainnya,” ujar Ahmad Haikal.
Ia berharap penandatanganan kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap pelaku UMK, terutama dalam memberikan kemudahan memperoleh sertifikasi halal.
“Ini merupakan satu langkah kepedulian kepada UMK. Dengan fasilitasi seperti ini, pelaku usaha akan semakin mudah memenuhi standar halal, meningkatkan kualitas produknya, dan memiliki kesempatan lebih besar untuk bersaing di pasar yang lebih luas,” katanya.
Ahmad Haikal menambahkan, dukungan pemerintah daerah melalui pendampingan, pembiayaan, dan edukasi akan membantu pelaku UMK memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Komentar