MEDIAPAGI.CO.ID — OGAN ILIR – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Tanjung Raja, Yhoga Aditya Ruswanto, menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
Komitmen tersebut disampaikan Yhoga saat menghadiri kunjungan perdana Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan, Irjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., di Mapolres Ogan Ilir, Selasa (17/11/2026).
Kedatangan Kapolda Sumsel disambut Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah unsur instansi terkait.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Yhoga bersama Kapolda Sumsel, Kapolres Ogan Ilir, dan jajaran Forkopimda mengikuti deklarasi antinarkoba sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Menurut Yhoga, deklarasi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan narkoba yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
“Komitmen pemberantasan narkoba ini merupakan hal positif. Narkoba sudah menjadi musuh kita bersama. Karena itu, diperlukan perhatian dan keterlibatan seluruh pihak untuk menekan penyalahgunaan maupun peredarannya,” ujar Yhoga.
Ia mengungkapkan, berdasarkan kondisi penghuni Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, hampir 80 persen warga binaan merupakan orang yang tersangkut perkara narkotika.
Menurutnya, persoalan narkoba memiliki berbagai faktor yang melatarbelakangi seseorang terlibat, mulai dari pengaruh lingkungan, keinginan meningkatkan kepercayaan diri, hingga faktor ekonomi.
“Yang menjadi perhatian kita, narkoba bagi sebagian orang sudah dianggap sebagai sumber mata pencaharian yang menjanjikan. Inilah yang harus kita hadapi bersama melalui upaya pencegahan, penindakan, dan pembinaan,” jelasnya.
Yhoga menilai, upaya pemberantasan narkoba tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), jajaran pemasyarakatan, serta masyarakat.
Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkotika. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan tidak menganggap penyalahgunaan narkoba sebagai sesuatu yang biasa.
“Kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BNN, Polres, dan seluruh elemen masyarakat. Sosialisasi sangat penting agar masyarakat memahami bahaya narkoba. Jika mengetahui adanya indikasi peredaran narkotika di wilayahnya, masyarakat diharapkan segera menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti,” katanya.
Selain pencegahan dan penindakan, Yhoga juga menyoroti pentingnya penanganan terhadap pengguna narkotika, khususnya mereka yang membutuhkan rehabilitasi.
Menurutnya, saat ini pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tengah mengkaji pola penanganan yang lebih tepat dengan melibatkan kementerian terkait, terutama bagi pengguna narkotika yang memenuhi kriteria untuk menjalani rehabilitasi.
“Orang yang menggunakan narkoba pada dasarnya membutuhkan penanganan khusus. Bagi pengguna yang memenuhi kriteria, rehabilitasi perlu menjadi salah satu pilihan. Sebab, jika seluruhnya hanya berorientasi pada pemidanaan, dikhawatirkan proses pemulihannya tidak berjalan maksimal,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penanganan perkara narkotika harus mempertimbangkan kategori dan peran masing-masing individu, apakah sebagai pengguna, korban penyalahgunaan, atau pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dengan demikian, proses hukum, rehabilitasi, dan pembinaan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yhoga berharap, deklarasi antinarkoba yang telah dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir dapat menjadi langkah nyata untuk memperkuat komitmen bersama dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Ia juga mengingatkan bahwa ancaman narkoba kini menyasar berbagai kalangan, termasuk generasi usia produktif. Karena itu, masyarakat tidak boleh menyerahkan sepenuhnya persoalan pemberantasan narkoba kepada aparat.
“Ini merupakan tugas kita bersama. Jangan hanya dibebankan kepada petugas. Seluruh elemen masyarakat harus peduli dan tanggap sesuai hak, kewajiban, serta kewenangannya masing-masing. Masyarakat memberikan informasi, penyidik melakukan penanganan, sedangkan jajaran pemasyarakatan melaksanakan pembinaan. Untuk pengguna yang memenuhi persyaratan, dapat diarahkan menjalani rehabilitasi sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Melalui deklarasi tersebut, diharapkan sinergi lintas instansi dan partisipasi masyarakat semakin kuat sehingga upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika, khususnya di Kabupaten Ogan Ilir, dapat berjalan lebih optimal.












Komentar