oleh

Merasa Tak Adil, Warga Gelumbang Kikim Timur Protes BLT DD

Red Barab Dafri FR

LAHAT SUMSEL, mediapagi.co.id – Belum tersentuhnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dan jenis Bantuan Sosial Kemasyarakatan lainnya, sebagian warga Desa Gelumbang Kecamatan Kikim Timur gandeng Organisasi Masyarkat (Ormas) untuk menjembatani agar disampaikan ke pihak Pemerintah.

“Awalnya sebagian warga itu telah menemui Depi Aprianto selaku Kepala Desa setempat terkait BLT DD, karena mereka merasa berhak juga sebagai warga yang terdampak Covid 19,” terang Aktivis Sumsel Bersatu, Elan Setiawan kepada media ini. Senin (22/6/2020).

Namun, sambungnya, karena tidak mendapatkan jawaban yang jelas lalu warga minta bantuan Ormas Wira Lentera Jiwa (WJW) guna menjembatani demi keadilan. Sebab, ada warga yang hidupnya lebih layak dan bahkan ada warga tuna wicara atau kelainan bisu tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

“Perwakilan warga desa juga menuturkan kepada kami bahwa mereka telah menyampaikan hal ini kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Edi Susanto agar dirapatkan pesan hati mereka dengan Kades dan Camat Kikim Timur,” jelas Elan.

Diungkapkan Elan, pesan hati warga yang belum sama sekali mendapatkan bantuan apapun ini agar bisa mendapatkan BLT DD berjumlah sekitar lebih kurang 25 Kepala Keluarga (KK).

Informasi dihimpun media ini, Edi Sutanto ketika ditemui awak jurnalis mengaku tidak bisa berbuat banyak, karena saran dan pendapatnya selaku Ketua BPD tidak didengarkan dan di perdulikan karena semua kehendak Kades saja.

“Padahal saya juga berhak untuk memantau dalam sistem pemerintahan selaku Ketua BPD terkait warga yang belum sama sekali mendapatkan bantuan itu sudah kami usulkan namun kenyataannya masih ada yang belum mendapatkan sama sekali,” keluh Edi Sutanto.

Sementara Ketua Dewan Koordinator Daerah (DKD) WLJ Sumsel Hasrul mengatakan bahwa sebenarnya permaslahan terkait keluhan warga tersebut simpel untuk menyikapinya, Karena BLT DD itu uang negara dan masyarakat sudah pada pintar.

“Warga bisa tanya ke desa tetangga dan bisa buka internet, apa lagi jaman sudah cangih dan seharusnya pemerintah desa juga harus transparan kepada warga desanya. Bila perlu papan nama warga yang mendapatkan bantuan di pajang di balai desa,” lanjutnya.

Untuk itu, urai Hasrul, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar bisa ada jalan terbaik terhadap keluhan masyarakat yang disampaikan ke Ormasnya.***

Bagikan

Komentar